KEMISKINAN DI INDONESIA:
SUATU FENOMENA EKONOMI
ABSTRAK
Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumberdaya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi, karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan kuahtas SDM dan aspek intelektual dan fisik rendah, berakibat produktivitas rendah. Selain itu, rendahnya kualitas SDM menyebabkan kelompok ini tersisih dan persaingan ekonomi, politik, sosial budaya maupun psikologi sehingga semakin tidak mampu mendapatkan kesempatan yang baik dalam sistem sosial ekonomi masyarakat.
Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan sejak kemerdekaan secara signifikan telah berhasil mengurangi jumlah dan proporsi penduduk miskin di Indonesia. Namun terpaan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi menyebabkan keterpurukan ekonomi yang kembali mencuatkan jumlah dan proporsi penduduk miskin hampir setengah dan penduduk Indonesia. Apapun penyebabnya persoalan kemiskinan tetap menjadi masalah besar yang perlu mendapat perhatian dan tindakan konkrit melalui pelaksanaan program-program baik yang bersifat penyelamatan, pemberdayaan maupun fasilitatif. Pertumbuhan yang tinggi dan pengentasan kemiskinan serta pemerataan pembangunan bukan merupakan bahan perdebatan, tetapi dapat dicapal secara bersamaan /simultan. Penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi secara konsisten akan mendorong pertumbuhan dalam jangka panjang dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Kata kunci kemiskinan, SDM, pertumbuhan ekonom program, jaring pengaman sosial
PENDAHULUAN
Di sebagian besar negara sedang berkembang, masalah kemiskinan dan pendapatan perkapita yang rendah merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian dalam tujuan pembangunan eknomi kedua hal ini dinyatakan secara bersamaan, bahkan tidak jarang dalam satu kalimat yaitu peningkatan pendapatan nasional dan pengurangan kemiskinan. Dalam rencana pembangunan nasional Indonesia tujuan peningkatan pendapatan dan mengurangi kemiskinan selalu dinyatakan secara bersama dalam setiap penyusunan GBHN.
Dimensi kemiskinan dapat terbentuk dan aspek ekonomi, aspek SDM, fisik/infrastruktur, masalah sosial dan keluarga/rumah tangga. Perlu diperhatikan bahwa yang dibutuhkan masyarakat miskin tidak hanya bantuan modal/materi, tetapi juga suatu kondisi yang kondusif yang memungkinkan mereka untuk membentuk jaringan sosial dan ekonomi di antara mereka sendiri. Pemerintah Daerah dan LSM seringkali merupakan lembaga yang terbaik untuk menyediakan lingkungan seperti tersebut (Setiawan, 2000).
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: (1) bagaimana seharusya peranan pemeritah dalam pembangunan? (2) apakah upaya peningkatan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi selalu sejalan dengan pengurangan kemiskinan? Atau dengan kata lain, apakah dengan pertumbuhan yang tinggi kemiskinan dengan sendirinya akan berkurang? (3) jika tidak bisa berjalan bersama bagaimana prioritas dan strategi yang seharusnya diterapkan?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, terlebih dahulu di kaji beberapa teori pembangunan yang berkembang, yang akan dijadikan pijakan dalam menyusun strategi kebijakan pembangunan, kemudian dipaparkan fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia dan pada bab berikutnya di paparkan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang dilengkapi dengan analisis teoritis berdasarkan pemikiran pembangunan ekonomi yang berkembang, kemudian diakhiri dengan penutup.
TINJAUAN TEORITIS
Fenomena kemiskinan merupakan salah satu aspek yang diperdebatkan dalam ilmu ekonomi. Meskipun secara eksplisit yang dibahas adalah masalah kesenjangan ekonomi antar spasial dan kelompok masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Teori yang berkembang pada umumnya menunjukkan adanya trade off antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan kesenjangan ekonomi (pemerataan). Pendapat lain menyatakan bahwa kesenjangan ekonomi (kemiskinan) merupakan suatu tahap yang harus dilalui dalam perkembangan suatu negara (perekonomian). Pada bahasan berikut akan membahas beberapa teori dan paradigma pertumbuhan ekonomi yang secara makro akan tercermin dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
TEORI TAHAPAN LINEAR
Teori Rostow
Teori Rostow mengemukakan tahapan transisi dan masyarakat tradisional menjadi modern merupakan pentahapan yang harus dilalui oleh setiap negara. Tahapan perkembangan negara tersebut adalah: (1) masyarakat tradisional (the traditional society), (2) prakondisi untuk tinggal landas menuju pertumbuhan berkelanjutan (the preconditions for take-off), (3) tahap tinggal landas (the take-off), (4) tahap menuju kedewasaan (the drive to maturity), dan (5) tahap masyarakat dengan tingkat konsumsi tinggi (the age of high mass consumption).
Pentahapan pembangunan ekonomi tersebut didasarkan pada karakteristik perubahan ekonomi, sosial dan politik yang teijadi. Dalam kontek ekonomi proses perubahan masyarakat ini dicirikan oleh adanya penurunan peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri. Konsep ini kemudian diuraikan secara rinci oleh Harrod-Domar.
Model Pertumbuhan Harrod-Domar
Model pertumbuhan Harrod-Domar menekankan perlunya tabungan untuk kegiatan investasi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan oleh peningkatan pendapatan nasional (Y). Peningkatan pendapatan nasional memerlukan tambahan kapital stok untuk investasi dalam jumlah tertentu, sehingga terdapat rasio antara pendapatan nasional dan kapital stok (capital-output ratio).
Model Harrod-Domar menunjukkan pentingnya peranan tabungan (saving) pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tabungan akan meningkatan kapital stok, yang berarti tersedia dana untuk meningkatkan investasi yang akan memacu pertumbuhan.
Model Perubahan Struktural
Teori perubahan struktural menekankan pada mekanisme transformasi ekonomi negara terbelakang dengan kegiatan ekonomi yang bersifat pertanian subsisten menuju negara modern yang berbasis industri manufaktur dan jasa. Proses transformasi ini disebabkan adanya surplus tenaga kerja di sektor pertanian yang pindah ke sektor industri secara terus menerus. Pada sisi lain keuntungan pada kegiatan industri digunakan untuk investasi sehigga terjadi pertumbuhan sektor ini yang pada akhirnya secara bertahap akan terjadi perubahan struktur ekonomi ke arah industri.
Teori Pembangunan Lewis
Asumsi yang digunakan oleh Lewis, adalah: (1). Perekonomian terdiri dan dua sektor, yaitu sektor pertanian yang merupakan sektor tradisional yang bersifat subsisten, dan sektor urban yang berdasarkan pada industri manufaktur, (2) Sektor tradisional (subsisten) dicirikan oleh terjadinya surplus tenaga kerja dan produk marginal tenaga kerja sama dengan nol, sehingga tenaga kerja dapat berpindah ke sektor lain tanpa mengurangi output sektor pertanian dan suplai tenaga kerja industri bersifat elastis sempuma artinya berapapun peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja dapat dipenuhi tanpa menyebabkan tekanan pada tingkat upah pada sektor industri; Input kapital dan teknologi bersifat tetap, (3) Tingkat upah pada sektor industni Lebih tinggi dan sektor tradisional, dan keuntungan yang diperoleh pada kegiatan industri digunakan untuk melakukan investasi sehingga input kapital dapat meningkat.
Proses ini terus berlangsung menerus sehingga secara bertahap peranan sektor industri pada perekonomian bertambah sebaliknya kontnibusi sektor tradisional semakin menurun, yang pada akhirnya terjadi transformasi struktur ekonomi dan subsisten (tradisional) ke struktur ekonomi modern. Proses (siklus) transformasi dapat digambarkan pada diagram sebagai berikut:
Teori Neoklasik
Teori pertumbuhan Neoklasik antara lain dikemukakan oleh Solow. Teori Solow sebenarnya merupakan pengembangan dan teori Harrod-Domar dan Lewis. Dalam teori ini komponen tabungan nasional tetap memiliki peranan besar dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Harrod-Dommar dan Lewis. Perbaikan yang dilakukan pada teori ini adalah memasukkan faktor teknologi sebagal faktor variabel, dan asumsi yang mendasarmnya. Kalau Lewis mengasumsikan constant return to scale, sementara Solow mengasumsikan diminishing return untuk tenaga kerja dan kapital secara parsial namun constant return secara bersama-sama, dan ekonomi berada pada keseimbangan jangka panjang (full employment).
Teori Kuznets
Simon Kuznets menghitung dan menganalisis sejarah pertumbuhan ekonomi pada negara maju dalam jangka panjang. Pertumbuhan kapasitas produksi didasarkan pada perkembangan teknologi, pembangunan institusi/kelembagaan, sikap dan ideologi.
Terdapat enam karakteristik yang ditemui pada hampir semua negara maju, yaitu:
(1) Pertumbuhan output per kapita yang tinggi, (2) Kenaikan tingkat produktivitas factor produksi yang tinggi, (3) Transformasi struktur ekonomi yang cepat, (4) Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi, (5) Terdapat kecenderungan negara maju untuk mempenluas pasar dan sumber bahan baku pada negara lain (penetrasi ekonomi internasional), (6) Penyebaran pertumbuhan ekonomi yang terbatas, hanya mencapai sekitar 1/3 penduduk dunia.
KEMISKINAN DI INDONESIA
Secara umum terdapat beberapa definisi kemiskinan dan kriteria garis kemiskinan yang digunakan saat ini sehingga mengakibatkan perbedaan strategi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan, tergantung dan definisi yang digunakan (ADB, 1999). Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Bappenas, 2002). Kemiskinan meliputi dimensi politik, sosial budaya dan psikologi, ekonomi dan akses terhadap asset. Dimensi tersebut saling terkait dan saling mengunci/membatasi. Kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas (Ravallion, 2001).
Ciri masyarakat miskin adalah: (1) tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka (politik), (2) tersingkir dan institusi utama masyarakat yang ada (sosial), (3) rendahnya kualitas SDM termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan (ekonomi), (4) terperangkap dalam budaya rendahnya kualitas SDM seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek dan fatalisme (budaya/nilai), (5) rendahnya pemilikan aset fisik termasuk aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan.
UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Untuk mengatasi kemiskinan, perlu sikap pemihakan berupa kebijakan pembangunan yang melindungi dan mendorong produktivitas kerja masyarakat miskin. Di pihak lain perlu upaya-upaya khusus memberdayakan dengan meningkatkan SDM, teknologi, kelembagaan maupun permodalan (Ismawan, 2002).
Arah pengembangan penanggulangan kemiskinan perlu diubah dan hanya rescue dan recovery menjadi preventif dan stimulatif untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dan stabihitas ekonomi dan sosial yang pada akhimya mampu meningkatkan kesejahteraan.
Dalam mengantisipasi meningkatnya jumlah penduduk miskin akibat krisis ekonomi pemerintah telah mehaksanakan beberapa program penanggulangan kemiskinan. Program tersebut sebagian besar didanai dan pinjaman luar negeni seperti ADB, World bank, JICA dan lainnya. Target dan sasaran program tersebut bervariasi, mulai dan yang bersifat umum untuk seluruh masyarakat miskin seperti OPK dan khusus untuk golongan masyarakat tertentu misalnya Prakarsa Khusus Bagi Penganggur Perempuan (PKPP), yang memiliki sasaran kaum wanita miskin di daerah perkotaan (Bappenas, 2002).
Upaya penanggulangan kemiskinan secara umum dapat dibagi ke dalam tiga program yaitu: (1) Program penyelamatan (Rescue), (2) Program penciptaan lapangan kerja dan (3) Program pemberdayaan.
Program Penyelamatan (Rescue)
Program ini terdiri dan tiga kelompok besar yaitu Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Reorientasi Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE).
Program Jaring Pengaman Sosial
Program Jaring Pengaman Sosial meliputi tiga bidang utama yaitu: pangan, pendidikan, kesehatan dan sosial.
Bidang Pangan (Operasi Pasar Khusus/OPK Beras)
Program OPK beras diluncurkan saat Indonesia mengalami krisis ekonomi dan kemarau yang berkepanjangan (efek El-Nino). Program ini bersifat khusus karena penyalurannya tidak melalui pasar umum, melainkan langsung kepada penerima manfaat. Selain itu, operasi pasar ini tidak ditujukan bagi stabilisasi harga pasar, namun bertujuan untuk membantu sebagian kebutuhan beras dan keluarga sasaran. Tujuan dan program OPK ini adalah untuk membantu keluarga prasejahtera (KPS) dan keluarga sejahtera I (KS-I) dalam memperoleh pangan pokok (beras) dengan harga yang murah dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan.
Bidang Pendidikan
Beasiswa dan DBO Pendidikan Dasar dan Menengah
Dalam bidang pendidikan bantuan diwujudkan melalui Pertama, Beasiswa Program diluncurkan untuk membantu siswa dan sekolah yang terpuruk akibat krisis ekonomi. Kedua, Rehabilitasi SD/MI merupakan kegiatan yang berfokus kepada penjagaan dan peningkatan kondisi gedung sekolah dan berbagai potensi kerusakan yang dapat menggangu proses belajar mengajar serta mengancam keselamatan siswa jika bangunan sekolah roboh. Program ini dikategorikan sebagal program rutin di tahun anggaran 1998/1999 yang diberi nama program rehabilitasi SD/MI sedangkan pada TA 1999/2000 berubah nama menjadi program DOP SD/MI.
Bidang Kesehatan dan Sosial (BKS)
Krisis moneter menimbulkan dampak buruk terhadap status kesehatan dan gizi masyarakat, terutama bagi keluarga miskin. OIeh karenanya, diperlukan intervensi pemerintah untuk mengembalikan status gizi dan kesehatan masyarakat yang rawan tersebut melalui program JPS BKS. Tujuan umum dan program ini adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan serta status gizi keluarga miskin.
Target dan sasaran program adalah (1) Pelayanan kesehatan dasar kepada anggota keluarga miskin yaitu keluarga dengan kriteria pra sejahtera dan sejahtera 1 (alasan ekonomi) dan keluarga miskin Lainnya yang ditetapkan oleh Tim Desa, (2) Pelayanan kesehatan kebidanan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas (dengan bayi neonatalnya), (3) Pelayanan perbaikan gizi pada ibu hamil yang kekurangan energi kalori (KEK), ibu nifas kekurangan energi kalori (KEK), bayi (6-11 bulan) dan anak (12 - 23 bulan).
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
Usaha perbaikan gizi khususnya bagi anak-anak yang berasal dan keluarga miskin merupakan upaya jangka pendek yang ditempuh untuk mengurangi beban masyarakat, yang diakibatkan krisis ekonomi. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan perhatian serta kemampuan anak dalam proses belajar di kelas, mendidik anak akan pentingnya gizi seimbang dan makan pagi, mendidik anak untuk menyukai malcanan tradisional, mendidik anak untuk menyadari pentingnya kebersihan lingkungan (sanitasi), meningkatkan gizi dan kesehatan siswa, meningkatkan kesadaran orang tua untuk lebih memperhatikan pendidikan, kesehatan dan gizi, membantu meningkatkan pemanfaatan produk lokal, menambah pendapatan masyarakat, serta mendorong peran serta yang aktif seluruh masyarakat untuk memperhatikan gizi dan kesehatannya.
Program Reorientasi Subsidi BBM
1. Program Modal Usaha Bergulir Bagi KSP/USP/LKM
Progam modal usaha bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP-Kop)/Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan salah satu program yang diluncurkan untuk mengatasi dampak dan kebijakan pengurangan subsidi BBM secara bertahap mulai tahun 2000.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembangunan Prasarana (PPM-Prasarana)
3. Program Penyaluran Dana Tunai (Cash Transfer) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
b. Program Penanggulangan Dampak Pen gurangan Subsidi Energi (PPD-PSE)
1. Program Layanan Bidang Kesehatan
2. Program Layanan Bidang Pendidikan
3. Program Subsidi Angkutan Umum
4. Program Penyediaan Sarana Air Bersih Perkotaan
5. Program Penyediaan Dana Bergulir Lembaga Keuangan Mikro
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
PROGRAM PENCIPTAAN LAPANGAN PEKERJAAN
Proyek Penanggulangan Masalah Kekeringan dan Penanggulangan Kemiskinan (PDKMK)
Tujuan utama dan PDKMK adalah untuk menyediakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan bagi tenaga kerja penganggur kurang terdidik di daerah perkotaan. Padat karya ini dilaksanakan dengan kriteria-kriteria seperti pembangunan fisik untuk menunjang kegiatan ekonomi. Kegiatan yang dipilih bersifat mendukung program pembangunan daerah, tidak merugikan lingkungan, dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat lainnya. Proporsi biaya untuk upah lebih besar (sekurang-kurangnya 70%) dan pekerjaan tidak boleh diborongkan. Untuk setiap proyek, maksimum 60 tenaga penganggur akibat krisis ekonomi dan dampak kekeningan yang bertempat tinggal di daerah perkotaan dan perdesaan. Target HOK untuk PDMKM tahap I adalah sebanyak 28 juta HOK sedangkan untuk tahap II adalah 23 juta HOK, dengan upah yang diberikari sesuai dengan UMR.
Proyek Penanggulangan Tenaga Kerja Terampil (P3T)
Sama halnya dengan proyek PDKMK, proyek P3T ditujukan untuk penciptaan lapangan pekerjaan melalui dua model proyek, yaitu Lembaga Ekonomi Produktif (LEP) dan Wirausaha Baru (WUB).
Kedua model ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada lembaga mandiri, seperti lembaga-lembaga ekonomi produktif dan LSM, serta memberikan bantuan kepada tenaga kerja penganggur terdidik (minimal SLTA) agar dapat kembali bekerja atau menjadi wirausaha baru. Adapun tujuan dan kedua model di atas adalah memberikan penghasilan, meningkatkan ketrampilan dan jaringan usaha, serta mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi daerah dan wirausaha baru.
Program Padat Karya Perkotaan
Berbagai program penyelamatan krisis selama ini dinilai tidak responsif dalam melibatkan kaum perempuan. Kalaupun ada, jumlah perempuan yang terserap amat sedikit dan tidak dituangkan dalam aturan yang tersurat. Di lain pihak, kenyataan menunjukkan bahwa kaum perempuan mempakan kelompok yang paling terkena dampak krisis. Dan data statistik, tergambar dengan jelas betapa rendah tingkat kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan mereka. Oleh karena itu diperlukan upaya meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan melalui program khusus yang ditujukan untuk mereka
PROGRAM PEMBERDAYAAN
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Dampak Krisis (PDM-DKE)
PDM-DKE merupakan program jangka pendek dan beronientasi pada penyelamatan (rescue), namun memiliki vlsi kebenlanjutan yang harapannya mampu memberdayakan daerah dan masyarakat. Tujuan dan program ini adalah untuk: (1) Meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (2) Menggerakkan kembali ekonomi rakyat dengan membangun kembali sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang mendukung sistem produksi dan distribusi barang dan jasa; dan (3) Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana sosial ekonomi rakyat dengan tetap terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembangunan Prasarana (PPM-Prasarana)
Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Prasarana (PPMPrasarana) merupakan salah satu program yang diluncurkan untuk mengatasi dampak dan kebijakan pengurangan subsidi BBM secara bertahap pada tahun 2000. Kelompok sasaran penerima manfaat program ini adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah khususnya yang berada di: (a) daerah perdesaan yang telah slap dengan usulan/proposal pembangunan prasarana lokal yang disiapkan melalui musyawarah desa/kelurahan secara swakarsa maupun yang difasilitasi oleh program pemberdayaan masyarakat, seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan lain lain; (b) diprioritaskan daerah perdesaan di Luar Jawa, khususnya Kawasan Timur Indonesia; (c) daerah perdesaan yang belum pernah menjadi sasaran program pengentasari kemiskinan, (d) daerah perdesaan yang telah diprogramkan dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan desa, peningkatan desa nelayan/pantai, dan pengembangan desa wisata termasuk dalam pelestarian desa adat. Harapannya tenaga kerja yang dapat diserap pada program ini adalah sebanyak 14.685.000 hari orang kerja selama tiga bulan.
Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
Program penanggulangan kemiskinan yang dimulai sejak Pelita I sudah menjangkau seluruh pelosok tanah air. Upaya itu telah menghasilkan perkembangan yang positif. Namun demikian krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 yang mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin dan pengangguran secara tajam telah mengecilkan arti berbagal pencapaian pembangunan tersebut. Sehubungan dengan itu diluncurkan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang bertujuan untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui hal hal berikut: (1) Penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan tapangan kerja baru, (2) Penyediaan dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan. Peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan, yang mampu menumbuhkan usaha usaha baru yang bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok, (3) Penyiapan, pengembangan, dan peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan, dan (4) Pencegahan menurunnya kualitas lingkungan, melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan.
Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Daerah (PEMD)
Dalam menghadapi krisis ekonomi terbukti bahwa sektor ekonomi yang memiliki daya tentang cukup tinggi adalah sektor-sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta usaha informal. Oleh sebab itu, pemulihan ekonomi yang paling realistis untuk dilakukan harus dimulai dan sektor-sektor tersebut. Strategi ini dapat digunakan sekaligus sebagai alat untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional dan pengembangan ekonomi masyarakat di daerah.
Tujuan yang akan dicapai Proyek Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah (PEMD) adalah untuk memulihkan kegiatan ekonomi rakyat yang mundur akibat krisis ekonomi dan sekaligus untuk mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan dalam rangka memperkuat ekonomi nasional melalui pemberdayaan masyarakat dalam bidang politik ekonomi, sosial dan budaya.
Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat (P2KER)
Dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peran serta Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) di antaranya pondok pesantren, koppontren, majelis taklim, Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), koperasi mesjid dan lain lain. Pemerintah melalui DIPP TA 1997/1998 sld 1999/2000 telah membantu modal kerja bergulir untuk unit simpan pinjam (USP) LM3 yang jumlahnya mencapai 1.690 LM3 dan 100 USP Prakop Pengembangan yang tersebar di 15 Provinsi dan 7 USP Puskoppontren di 7 Provinsi. Melihat momentum proyek yang sangat strategis, maka program ini pada TA 2000 dilanjutkan untuk membantu modal bergulir bagi USP LM3 dengan pola bagi hasil/syariah guna membiayai usaha yang produktif dan potensial milik anggota maupun masyarakat sebanyak 180 USP LM3 di 8 Provinsi
PENUTUP
Kerangka umum program penanggulangan kemiskinan terkait dengan penciptaan situasi di mana kaum miskin diberikan akses/peluang pada aset-aset yang dibutuhkan untuk mencapai kebutuhan hidup minimum. Untuk itu tanggung jawab pemerintah membuka peluang akses yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, misalnya keinginan untuk memanfaatkan ketersediaan aset untuk peningkatan taraf hidup dan menurunkan tingkat kerawanannya, seperti aset tanah, SDA, SDM dan modal sosial (ADB, 2000). Modal sosial adalah kekuatan dan keanekaragaman hubungan antara anggota masyarakat yang menghasilkan kepercayaan dan kerjasama.
Untuk penanggulangan kemiskinan yang efektif, peranan distribusi penting diperhatikan karena banyak terjadi hambatan fisik misalnya hambatan geografis dan infrastruktur serta hambatan sosial (berupa kelas, kasta, etnik, gender dan lainnya).
Tahapan dalam memperoleh proses distribusi yang efektif adalah: (1) Menyusun suatu sistem pemerataan pendapatan (misalnya melalui sistem pajak), (2) Membuat alokasi anggaran yang memihak kaum miskin (pro-poor) dan memadai untuk pendidikan dasar/kesehatan dan program sosial dasar lainnya, (3) Menetapkan investasi prioritas termasuk untuk akses kredit dan penyuluhan.
Kerangka komprehensif untuk penanggulangan kemiskinan sebaiknya meliputi komponen berikut: (1) Strategi tidak Langsung (indirect strategy), yakni dengan menghilangkan halangan pembangunan, peningkatan tata pemerintahan, perubahan kebijakan restriktif, (2) Strategi langsung (direct strategy) dengan mendorong kaum miskin untuk meningkatkan SDM-nya, mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah miskin melalui investasi target dan menyediakan perlindungan sosial, (3) Strategi komprehensif (comprehensive strategy) melalui pendekatan pertumbuhan populasi, pendidikan universal untuk anak perempuan, akses jasa kesehatan reproduktif, kesempatan pekerjaan/perolehan pendapatan melalui institusi sensitif dan staf dan keterlibatan pria dalam keluarga berencana secara berkelanjutan (sustainable).
Ketahanan sosial (social security) suatu negara akan menentukan kemajuan perekonomian negara tersebut. Sistem Ketahanan sosial merupakan kemampuan masyarakat secara mandiri untuk terus berkembang serta mewaspadai, mencegah dan mengatasi terjadinya krisis baik yang bersumber dan faktor internal maupun eksternal sehingga dapat terwujud suatu kesejahteraan sosial yang adil.
Kunci pengentasan kemiskinan adalah memberdayakan masyarakat miskin, tidak hanya memberikan bantuan (Sajogyo, 2002). Upaya penanggulangan kemiskinan harus diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui partisipasi aktif masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, serta memperkokoh martabat manusia dan bangsa.
Langkah penanggulangan kemiskinan (Parwoto dalam Bappenas, 2001): (1) Menemu-kenah kemiskinan, (2) Pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif,(3) Pembangunan bertumpu pada tata nllai dan berorientasi vlsi, (4) Pergeseran paradigma pembangunan dan eksploitasi ke sustainabilify.
Upaya pemberdayaan masyarkat miskin dilakukan melalui: (1) Pengembangan komunitas, organisasi, institusi (peraturan), manusia (sosial, ekonomi, politik), (2) Pengembangan Potensi Lingkungan, (3) Menciptakan iklim yang kondusif, akses ke peluang pembangunan, akses ke sumberdaya pembangunan, kepastian keadilan/perlindungan, mengembangkan peran serta pelaku lain.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2003. Kosep Sistem Keterjaminan Sosial dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Dalam: Pengembangan Model Keterjaminan Sosial dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan. Kumpulan Makalah Workshop Kerjasama Patnership for Governance Reform in Indonesia, Pusat Pengembangan Sumberdaya Regional dan Pemberdayaan Masyarakat derigan Institut Pertanian Bogor. (hal: 1-25).
Arsyad, Lincolin. 1999. Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Yogjakarta.
Asian Development Bank. 2001. Poverty Reduction: What’s New and What’s Different?, Report of A Seminar Organized by The ADB in Conjunction with the 32’ Annual Meeting of its Board of Governors. Asian development Bank.
Bappenas, 2000. Proceedings Renewing Poverty Reduction Strategy In Indonesia. Bappenas. Jakarta
Bappenas. 2002. Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Sebuah Gagasan. Bappenas. Jakarta
De Soto, Hernando. 1991. Masih Ada Jalan Lain, Revolusi Tersembunyi di Negara Dunia Ketiga. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Djojohadikusumo, Sumitro. 1991. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Gunardi, et al. 1996. Memahami dan,Menanggulangi Kemiskinan di Indoensia, Prof. Dr. Sajogyo 70 Tahun. Kerjasama Faperta IPB, ISI Cabang Bogor dan PT Grasindo. Jakarta
IFRI. 2002. Reaching Sustainable Food Security for All by 2020. Getting the Prioritas and Responsibilities Right. Washington DC.
Islam dan Dhanani. 2000. Poverty, Inequality and Social Protection,Lessons From Indonesian Crisis. UNSFIR. Jakarta.
Ismawan, Bambang, 2002. Pengalaman LSM dalam Menanggulangi Kemiskinan. Sarasehan Nasional “Micro Finance dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan” 27 Agustus 2002. IPB Bogor.
Komite Penanggulangan Kemiskinan. 2002. Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan. Sekretariat Komite Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta.
Lembaga Penelitian IPB, 2000. Pengembangan Program-Program JPS Menuju Masyarakat Sejahtera Membangun Sistem Ketahanan Sosial Indonesia. Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor. Bogor
Parwoto. 2001. Kemiskinan. Bappenas. Jakarta
Purwoko, Bambang. 1999. Jaminan Sosial dan Sistem Penyelenggaraannya, Gagasan dan Pandangan. PT Meganet Dutatama. Jakarta
SUATU FENOMENA EKONOMI
ABSTRAK
Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumberdaya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi, karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan kuahtas SDM dan aspek intelektual dan fisik rendah, berakibat produktivitas rendah. Selain itu, rendahnya kualitas SDM menyebabkan kelompok ini tersisih dan persaingan ekonomi, politik, sosial budaya maupun psikologi sehingga semakin tidak mampu mendapatkan kesempatan yang baik dalam sistem sosial ekonomi masyarakat.
Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan sejak kemerdekaan secara signifikan telah berhasil mengurangi jumlah dan proporsi penduduk miskin di Indonesia. Namun terpaan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi menyebabkan keterpurukan ekonomi yang kembali mencuatkan jumlah dan proporsi penduduk miskin hampir setengah dan penduduk Indonesia. Apapun penyebabnya persoalan kemiskinan tetap menjadi masalah besar yang perlu mendapat perhatian dan tindakan konkrit melalui pelaksanaan program-program baik yang bersifat penyelamatan, pemberdayaan maupun fasilitatif. Pertumbuhan yang tinggi dan pengentasan kemiskinan serta pemerataan pembangunan bukan merupakan bahan perdebatan, tetapi dapat dicapal secara bersamaan /simultan. Penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi secara konsisten akan mendorong pertumbuhan dalam jangka panjang dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Kata kunci kemiskinan, SDM, pertumbuhan ekonom program, jaring pengaman sosial
PENDAHULUAN
Di sebagian besar negara sedang berkembang, masalah kemiskinan dan pendapatan perkapita yang rendah merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian dalam tujuan pembangunan eknomi kedua hal ini dinyatakan secara bersamaan, bahkan tidak jarang dalam satu kalimat yaitu peningkatan pendapatan nasional dan pengurangan kemiskinan. Dalam rencana pembangunan nasional Indonesia tujuan peningkatan pendapatan dan mengurangi kemiskinan selalu dinyatakan secara bersama dalam setiap penyusunan GBHN.
Dimensi kemiskinan dapat terbentuk dan aspek ekonomi, aspek SDM, fisik/infrastruktur, masalah sosial dan keluarga/rumah tangga. Perlu diperhatikan bahwa yang dibutuhkan masyarakat miskin tidak hanya bantuan modal/materi, tetapi juga suatu kondisi yang kondusif yang memungkinkan mereka untuk membentuk jaringan sosial dan ekonomi di antara mereka sendiri. Pemerintah Daerah dan LSM seringkali merupakan lembaga yang terbaik untuk menyediakan lingkungan seperti tersebut (Setiawan, 2000).
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: (1) bagaimana seharusya peranan pemeritah dalam pembangunan? (2) apakah upaya peningkatan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi selalu sejalan dengan pengurangan kemiskinan? Atau dengan kata lain, apakah dengan pertumbuhan yang tinggi kemiskinan dengan sendirinya akan berkurang? (3) jika tidak bisa berjalan bersama bagaimana prioritas dan strategi yang seharusnya diterapkan?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, terlebih dahulu di kaji beberapa teori pembangunan yang berkembang, yang akan dijadikan pijakan dalam menyusun strategi kebijakan pembangunan, kemudian dipaparkan fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia dan pada bab berikutnya di paparkan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang dilengkapi dengan analisis teoritis berdasarkan pemikiran pembangunan ekonomi yang berkembang, kemudian diakhiri dengan penutup.
TINJAUAN TEORITIS
Fenomena kemiskinan merupakan salah satu aspek yang diperdebatkan dalam ilmu ekonomi. Meskipun secara eksplisit yang dibahas adalah masalah kesenjangan ekonomi antar spasial dan kelompok masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Teori yang berkembang pada umumnya menunjukkan adanya trade off antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan kesenjangan ekonomi (pemerataan). Pendapat lain menyatakan bahwa kesenjangan ekonomi (kemiskinan) merupakan suatu tahap yang harus dilalui dalam perkembangan suatu negara (perekonomian). Pada bahasan berikut akan membahas beberapa teori dan paradigma pertumbuhan ekonomi yang secara makro akan tercermin dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
TEORI TAHAPAN LINEAR
Teori Rostow
Teori Rostow mengemukakan tahapan transisi dan masyarakat tradisional menjadi modern merupakan pentahapan yang harus dilalui oleh setiap negara. Tahapan perkembangan negara tersebut adalah: (1) masyarakat tradisional (the traditional society), (2) prakondisi untuk tinggal landas menuju pertumbuhan berkelanjutan (the preconditions for take-off), (3) tahap tinggal landas (the take-off), (4) tahap menuju kedewasaan (the drive to maturity), dan (5) tahap masyarakat dengan tingkat konsumsi tinggi (the age of high mass consumption).
Pentahapan pembangunan ekonomi tersebut didasarkan pada karakteristik perubahan ekonomi, sosial dan politik yang teijadi. Dalam kontek ekonomi proses perubahan masyarakat ini dicirikan oleh adanya penurunan peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri. Konsep ini kemudian diuraikan secara rinci oleh Harrod-Domar.
Model Pertumbuhan Harrod-Domar
Model pertumbuhan Harrod-Domar menekankan perlunya tabungan untuk kegiatan investasi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan oleh peningkatan pendapatan nasional (Y). Peningkatan pendapatan nasional memerlukan tambahan kapital stok untuk investasi dalam jumlah tertentu, sehingga terdapat rasio antara pendapatan nasional dan kapital stok (capital-output ratio).
Model Harrod-Domar menunjukkan pentingnya peranan tabungan (saving) pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tabungan akan meningkatan kapital stok, yang berarti tersedia dana untuk meningkatkan investasi yang akan memacu pertumbuhan.
Model Perubahan Struktural
Teori perubahan struktural menekankan pada mekanisme transformasi ekonomi negara terbelakang dengan kegiatan ekonomi yang bersifat pertanian subsisten menuju negara modern yang berbasis industri manufaktur dan jasa. Proses transformasi ini disebabkan adanya surplus tenaga kerja di sektor pertanian yang pindah ke sektor industri secara terus menerus. Pada sisi lain keuntungan pada kegiatan industri digunakan untuk investasi sehigga terjadi pertumbuhan sektor ini yang pada akhirnya secara bertahap akan terjadi perubahan struktur ekonomi ke arah industri.
Teori Pembangunan Lewis
Asumsi yang digunakan oleh Lewis, adalah: (1). Perekonomian terdiri dan dua sektor, yaitu sektor pertanian yang merupakan sektor tradisional yang bersifat subsisten, dan sektor urban yang berdasarkan pada industri manufaktur, (2) Sektor tradisional (subsisten) dicirikan oleh terjadinya surplus tenaga kerja dan produk marginal tenaga kerja sama dengan nol, sehingga tenaga kerja dapat berpindah ke sektor lain tanpa mengurangi output sektor pertanian dan suplai tenaga kerja industri bersifat elastis sempuma artinya berapapun peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja dapat dipenuhi tanpa menyebabkan tekanan pada tingkat upah pada sektor industri; Input kapital dan teknologi bersifat tetap, (3) Tingkat upah pada sektor industni Lebih tinggi dan sektor tradisional, dan keuntungan yang diperoleh pada kegiatan industri digunakan untuk melakukan investasi sehingga input kapital dapat meningkat.
Proses ini terus berlangsung menerus sehingga secara bertahap peranan sektor industri pada perekonomian bertambah sebaliknya kontnibusi sektor tradisional semakin menurun, yang pada akhirnya terjadi transformasi struktur ekonomi dan subsisten (tradisional) ke struktur ekonomi modern. Proses (siklus) transformasi dapat digambarkan pada diagram sebagai berikut:
Teori Neoklasik
Teori pertumbuhan Neoklasik antara lain dikemukakan oleh Solow. Teori Solow sebenarnya merupakan pengembangan dan teori Harrod-Domar dan Lewis. Dalam teori ini komponen tabungan nasional tetap memiliki peranan besar dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Harrod-Dommar dan Lewis. Perbaikan yang dilakukan pada teori ini adalah memasukkan faktor teknologi sebagal faktor variabel, dan asumsi yang mendasarmnya. Kalau Lewis mengasumsikan constant return to scale, sementara Solow mengasumsikan diminishing return untuk tenaga kerja dan kapital secara parsial namun constant return secara bersama-sama, dan ekonomi berada pada keseimbangan jangka panjang (full employment).
Teori Kuznets
Simon Kuznets menghitung dan menganalisis sejarah pertumbuhan ekonomi pada negara maju dalam jangka panjang. Pertumbuhan kapasitas produksi didasarkan pada perkembangan teknologi, pembangunan institusi/kelembagaan, sikap dan ideologi.
Terdapat enam karakteristik yang ditemui pada hampir semua negara maju, yaitu:
(1) Pertumbuhan output per kapita yang tinggi, (2) Kenaikan tingkat produktivitas factor produksi yang tinggi, (3) Transformasi struktur ekonomi yang cepat, (4) Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi, (5) Terdapat kecenderungan negara maju untuk mempenluas pasar dan sumber bahan baku pada negara lain (penetrasi ekonomi internasional), (6) Penyebaran pertumbuhan ekonomi yang terbatas, hanya mencapai sekitar 1/3 penduduk dunia.
KEMISKINAN DI INDONESIA
Secara umum terdapat beberapa definisi kemiskinan dan kriteria garis kemiskinan yang digunakan saat ini sehingga mengakibatkan perbedaan strategi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan, tergantung dan definisi yang digunakan (ADB, 1999). Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Bappenas, 2002). Kemiskinan meliputi dimensi politik, sosial budaya dan psikologi, ekonomi dan akses terhadap asset. Dimensi tersebut saling terkait dan saling mengunci/membatasi. Kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas (Ravallion, 2001).
Ciri masyarakat miskin adalah: (1) tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka (politik), (2) tersingkir dan institusi utama masyarakat yang ada (sosial), (3) rendahnya kualitas SDM termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan (ekonomi), (4) terperangkap dalam budaya rendahnya kualitas SDM seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek dan fatalisme (budaya/nilai), (5) rendahnya pemilikan aset fisik termasuk aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan.
UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Untuk mengatasi kemiskinan, perlu sikap pemihakan berupa kebijakan pembangunan yang melindungi dan mendorong produktivitas kerja masyarakat miskin. Di pihak lain perlu upaya-upaya khusus memberdayakan dengan meningkatkan SDM, teknologi, kelembagaan maupun permodalan (Ismawan, 2002).
Arah pengembangan penanggulangan kemiskinan perlu diubah dan hanya rescue dan recovery menjadi preventif dan stimulatif untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dan stabihitas ekonomi dan sosial yang pada akhimya mampu meningkatkan kesejahteraan.
Dalam mengantisipasi meningkatnya jumlah penduduk miskin akibat krisis ekonomi pemerintah telah mehaksanakan beberapa program penanggulangan kemiskinan. Program tersebut sebagian besar didanai dan pinjaman luar negeni seperti ADB, World bank, JICA dan lainnya. Target dan sasaran program tersebut bervariasi, mulai dan yang bersifat umum untuk seluruh masyarakat miskin seperti OPK dan khusus untuk golongan masyarakat tertentu misalnya Prakarsa Khusus Bagi Penganggur Perempuan (PKPP), yang memiliki sasaran kaum wanita miskin di daerah perkotaan (Bappenas, 2002).
Upaya penanggulangan kemiskinan secara umum dapat dibagi ke dalam tiga program yaitu: (1) Program penyelamatan (Rescue), (2) Program penciptaan lapangan kerja dan (3) Program pemberdayaan.
Program Penyelamatan (Rescue)
Program ini terdiri dan tiga kelompok besar yaitu Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Reorientasi Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE).
Program Jaring Pengaman Sosial
Program Jaring Pengaman Sosial meliputi tiga bidang utama yaitu: pangan, pendidikan, kesehatan dan sosial.
Bidang Pangan (Operasi Pasar Khusus/OPK Beras)
Program OPK beras diluncurkan saat Indonesia mengalami krisis ekonomi dan kemarau yang berkepanjangan (efek El-Nino). Program ini bersifat khusus karena penyalurannya tidak melalui pasar umum, melainkan langsung kepada penerima manfaat. Selain itu, operasi pasar ini tidak ditujukan bagi stabilisasi harga pasar, namun bertujuan untuk membantu sebagian kebutuhan beras dan keluarga sasaran. Tujuan dan program OPK ini adalah untuk membantu keluarga prasejahtera (KPS) dan keluarga sejahtera I (KS-I) dalam memperoleh pangan pokok (beras) dengan harga yang murah dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan.
Bidang Pendidikan
Beasiswa dan DBO Pendidikan Dasar dan Menengah
Dalam bidang pendidikan bantuan diwujudkan melalui Pertama, Beasiswa Program diluncurkan untuk membantu siswa dan sekolah yang terpuruk akibat krisis ekonomi. Kedua, Rehabilitasi SD/MI merupakan kegiatan yang berfokus kepada penjagaan dan peningkatan kondisi gedung sekolah dan berbagai potensi kerusakan yang dapat menggangu proses belajar mengajar serta mengancam keselamatan siswa jika bangunan sekolah roboh. Program ini dikategorikan sebagal program rutin di tahun anggaran 1998/1999 yang diberi nama program rehabilitasi SD/MI sedangkan pada TA 1999/2000 berubah nama menjadi program DOP SD/MI.
Bidang Kesehatan dan Sosial (BKS)
Krisis moneter menimbulkan dampak buruk terhadap status kesehatan dan gizi masyarakat, terutama bagi keluarga miskin. OIeh karenanya, diperlukan intervensi pemerintah untuk mengembalikan status gizi dan kesehatan masyarakat yang rawan tersebut melalui program JPS BKS. Tujuan umum dan program ini adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan serta status gizi keluarga miskin.
Target dan sasaran program adalah (1) Pelayanan kesehatan dasar kepada anggota keluarga miskin yaitu keluarga dengan kriteria pra sejahtera dan sejahtera 1 (alasan ekonomi) dan keluarga miskin Lainnya yang ditetapkan oleh Tim Desa, (2) Pelayanan kesehatan kebidanan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas (dengan bayi neonatalnya), (3) Pelayanan perbaikan gizi pada ibu hamil yang kekurangan energi kalori (KEK), ibu nifas kekurangan energi kalori (KEK), bayi (6-11 bulan) dan anak (12 - 23 bulan).
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
Usaha perbaikan gizi khususnya bagi anak-anak yang berasal dan keluarga miskin merupakan upaya jangka pendek yang ditempuh untuk mengurangi beban masyarakat, yang diakibatkan krisis ekonomi. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan perhatian serta kemampuan anak dalam proses belajar di kelas, mendidik anak akan pentingnya gizi seimbang dan makan pagi, mendidik anak untuk menyukai malcanan tradisional, mendidik anak untuk menyadari pentingnya kebersihan lingkungan (sanitasi), meningkatkan gizi dan kesehatan siswa, meningkatkan kesadaran orang tua untuk lebih memperhatikan pendidikan, kesehatan dan gizi, membantu meningkatkan pemanfaatan produk lokal, menambah pendapatan masyarakat, serta mendorong peran serta yang aktif seluruh masyarakat untuk memperhatikan gizi dan kesehatannya.
Program Reorientasi Subsidi BBM
1. Program Modal Usaha Bergulir Bagi KSP/USP/LKM
Progam modal usaha bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP-Kop)/Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan salah satu program yang diluncurkan untuk mengatasi dampak dan kebijakan pengurangan subsidi BBM secara bertahap mulai tahun 2000.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembangunan Prasarana (PPM-Prasarana)
3. Program Penyaluran Dana Tunai (Cash Transfer) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
b. Program Penanggulangan Dampak Pen gurangan Subsidi Energi (PPD-PSE)
1. Program Layanan Bidang Kesehatan
2. Program Layanan Bidang Pendidikan
3. Program Subsidi Angkutan Umum
4. Program Penyediaan Sarana Air Bersih Perkotaan
5. Program Penyediaan Dana Bergulir Lembaga Keuangan Mikro
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
PROGRAM PENCIPTAAN LAPANGAN PEKERJAAN
Proyek Penanggulangan Masalah Kekeringan dan Penanggulangan Kemiskinan (PDKMK)
Tujuan utama dan PDKMK adalah untuk menyediakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan bagi tenaga kerja penganggur kurang terdidik di daerah perkotaan. Padat karya ini dilaksanakan dengan kriteria-kriteria seperti pembangunan fisik untuk menunjang kegiatan ekonomi. Kegiatan yang dipilih bersifat mendukung program pembangunan daerah, tidak merugikan lingkungan, dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat lainnya. Proporsi biaya untuk upah lebih besar (sekurang-kurangnya 70%) dan pekerjaan tidak boleh diborongkan. Untuk setiap proyek, maksimum 60 tenaga penganggur akibat krisis ekonomi dan dampak kekeningan yang bertempat tinggal di daerah perkotaan dan perdesaan. Target HOK untuk PDMKM tahap I adalah sebanyak 28 juta HOK sedangkan untuk tahap II adalah 23 juta HOK, dengan upah yang diberikari sesuai dengan UMR.
Proyek Penanggulangan Tenaga Kerja Terampil (P3T)
Sama halnya dengan proyek PDKMK, proyek P3T ditujukan untuk penciptaan lapangan pekerjaan melalui dua model proyek, yaitu Lembaga Ekonomi Produktif (LEP) dan Wirausaha Baru (WUB).
Kedua model ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada lembaga mandiri, seperti lembaga-lembaga ekonomi produktif dan LSM, serta memberikan bantuan kepada tenaga kerja penganggur terdidik (minimal SLTA) agar dapat kembali bekerja atau menjadi wirausaha baru. Adapun tujuan dan kedua model di atas adalah memberikan penghasilan, meningkatkan ketrampilan dan jaringan usaha, serta mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi daerah dan wirausaha baru.
Program Padat Karya Perkotaan
Berbagai program penyelamatan krisis selama ini dinilai tidak responsif dalam melibatkan kaum perempuan. Kalaupun ada, jumlah perempuan yang terserap amat sedikit dan tidak dituangkan dalam aturan yang tersurat. Di lain pihak, kenyataan menunjukkan bahwa kaum perempuan mempakan kelompok yang paling terkena dampak krisis. Dan data statistik, tergambar dengan jelas betapa rendah tingkat kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan mereka. Oleh karena itu diperlukan upaya meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan melalui program khusus yang ditujukan untuk mereka
PROGRAM PEMBERDAYAAN
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Dampak Krisis (PDM-DKE)
PDM-DKE merupakan program jangka pendek dan beronientasi pada penyelamatan (rescue), namun memiliki vlsi kebenlanjutan yang harapannya mampu memberdayakan daerah dan masyarakat. Tujuan dan program ini adalah untuk: (1) Meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (2) Menggerakkan kembali ekonomi rakyat dengan membangun kembali sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang mendukung sistem produksi dan distribusi barang dan jasa; dan (3) Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana sosial ekonomi rakyat dengan tetap terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembangunan Prasarana (PPM-Prasarana)
Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Prasarana (PPMPrasarana) merupakan salah satu program yang diluncurkan untuk mengatasi dampak dan kebijakan pengurangan subsidi BBM secara bertahap pada tahun 2000. Kelompok sasaran penerima manfaat program ini adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah khususnya yang berada di: (a) daerah perdesaan yang telah slap dengan usulan/proposal pembangunan prasarana lokal yang disiapkan melalui musyawarah desa/kelurahan secara swakarsa maupun yang difasilitasi oleh program pemberdayaan masyarakat, seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan lain lain; (b) diprioritaskan daerah perdesaan di Luar Jawa, khususnya Kawasan Timur Indonesia; (c) daerah perdesaan yang belum pernah menjadi sasaran program pengentasari kemiskinan, (d) daerah perdesaan yang telah diprogramkan dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan desa, peningkatan desa nelayan/pantai, dan pengembangan desa wisata termasuk dalam pelestarian desa adat. Harapannya tenaga kerja yang dapat diserap pada program ini adalah sebanyak 14.685.000 hari orang kerja selama tiga bulan.
Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
Program penanggulangan kemiskinan yang dimulai sejak Pelita I sudah menjangkau seluruh pelosok tanah air. Upaya itu telah menghasilkan perkembangan yang positif. Namun demikian krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 yang mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin dan pengangguran secara tajam telah mengecilkan arti berbagal pencapaian pembangunan tersebut. Sehubungan dengan itu diluncurkan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang bertujuan untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui hal hal berikut: (1) Penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan tapangan kerja baru, (2) Penyediaan dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan. Peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan, yang mampu menumbuhkan usaha usaha baru yang bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok, (3) Penyiapan, pengembangan, dan peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan, dan (4) Pencegahan menurunnya kualitas lingkungan, melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan.
Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Daerah (PEMD)
Dalam menghadapi krisis ekonomi terbukti bahwa sektor ekonomi yang memiliki daya tentang cukup tinggi adalah sektor-sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta usaha informal. Oleh sebab itu, pemulihan ekonomi yang paling realistis untuk dilakukan harus dimulai dan sektor-sektor tersebut. Strategi ini dapat digunakan sekaligus sebagai alat untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional dan pengembangan ekonomi masyarakat di daerah.
Tujuan yang akan dicapai Proyek Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah (PEMD) adalah untuk memulihkan kegiatan ekonomi rakyat yang mundur akibat krisis ekonomi dan sekaligus untuk mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan dalam rangka memperkuat ekonomi nasional melalui pemberdayaan masyarakat dalam bidang politik ekonomi, sosial dan budaya.
Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat (P2KER)
Dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peran serta Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) di antaranya pondok pesantren, koppontren, majelis taklim, Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), koperasi mesjid dan lain lain. Pemerintah melalui DIPP TA 1997/1998 sld 1999/2000 telah membantu modal kerja bergulir untuk unit simpan pinjam (USP) LM3 yang jumlahnya mencapai 1.690 LM3 dan 100 USP Prakop Pengembangan yang tersebar di 15 Provinsi dan 7 USP Puskoppontren di 7 Provinsi. Melihat momentum proyek yang sangat strategis, maka program ini pada TA 2000 dilanjutkan untuk membantu modal bergulir bagi USP LM3 dengan pola bagi hasil/syariah guna membiayai usaha yang produktif dan potensial milik anggota maupun masyarakat sebanyak 180 USP LM3 di 8 Provinsi
PENUTUP
Kerangka umum program penanggulangan kemiskinan terkait dengan penciptaan situasi di mana kaum miskin diberikan akses/peluang pada aset-aset yang dibutuhkan untuk mencapai kebutuhan hidup minimum. Untuk itu tanggung jawab pemerintah membuka peluang akses yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, misalnya keinginan untuk memanfaatkan ketersediaan aset untuk peningkatan taraf hidup dan menurunkan tingkat kerawanannya, seperti aset tanah, SDA, SDM dan modal sosial (ADB, 2000). Modal sosial adalah kekuatan dan keanekaragaman hubungan antara anggota masyarakat yang menghasilkan kepercayaan dan kerjasama.
Untuk penanggulangan kemiskinan yang efektif, peranan distribusi penting diperhatikan karena banyak terjadi hambatan fisik misalnya hambatan geografis dan infrastruktur serta hambatan sosial (berupa kelas, kasta, etnik, gender dan lainnya).
Tahapan dalam memperoleh proses distribusi yang efektif adalah: (1) Menyusun suatu sistem pemerataan pendapatan (misalnya melalui sistem pajak), (2) Membuat alokasi anggaran yang memihak kaum miskin (pro-poor) dan memadai untuk pendidikan dasar/kesehatan dan program sosial dasar lainnya, (3) Menetapkan investasi prioritas termasuk untuk akses kredit dan penyuluhan.
Kerangka komprehensif untuk penanggulangan kemiskinan sebaiknya meliputi komponen berikut: (1) Strategi tidak Langsung (indirect strategy), yakni dengan menghilangkan halangan pembangunan, peningkatan tata pemerintahan, perubahan kebijakan restriktif, (2) Strategi langsung (direct strategy) dengan mendorong kaum miskin untuk meningkatkan SDM-nya, mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah miskin melalui investasi target dan menyediakan perlindungan sosial, (3) Strategi komprehensif (comprehensive strategy) melalui pendekatan pertumbuhan populasi, pendidikan universal untuk anak perempuan, akses jasa kesehatan reproduktif, kesempatan pekerjaan/perolehan pendapatan melalui institusi sensitif dan staf dan keterlibatan pria dalam keluarga berencana secara berkelanjutan (sustainable).
Ketahanan sosial (social security) suatu negara akan menentukan kemajuan perekonomian negara tersebut. Sistem Ketahanan sosial merupakan kemampuan masyarakat secara mandiri untuk terus berkembang serta mewaspadai, mencegah dan mengatasi terjadinya krisis baik yang bersumber dan faktor internal maupun eksternal sehingga dapat terwujud suatu kesejahteraan sosial yang adil.
Kunci pengentasan kemiskinan adalah memberdayakan masyarakat miskin, tidak hanya memberikan bantuan (Sajogyo, 2002). Upaya penanggulangan kemiskinan harus diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui partisipasi aktif masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, serta memperkokoh martabat manusia dan bangsa.
Langkah penanggulangan kemiskinan (Parwoto dalam Bappenas, 2001): (1) Menemu-kenah kemiskinan, (2) Pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif,(3) Pembangunan bertumpu pada tata nllai dan berorientasi vlsi, (4) Pergeseran paradigma pembangunan dan eksploitasi ke sustainabilify.
Upaya pemberdayaan masyarkat miskin dilakukan melalui: (1) Pengembangan komunitas, organisasi, institusi (peraturan), manusia (sosial, ekonomi, politik), (2) Pengembangan Potensi Lingkungan, (3) Menciptakan iklim yang kondusif, akses ke peluang pembangunan, akses ke sumberdaya pembangunan, kepastian keadilan/perlindungan, mengembangkan peran serta pelaku lain.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2003. Kosep Sistem Keterjaminan Sosial dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Dalam: Pengembangan Model Keterjaminan Sosial dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan. Kumpulan Makalah Workshop Kerjasama Patnership for Governance Reform in Indonesia, Pusat Pengembangan Sumberdaya Regional dan Pemberdayaan Masyarakat derigan Institut Pertanian Bogor. (hal: 1-25).
Arsyad, Lincolin. 1999. Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Yogjakarta.
Asian Development Bank. 2001. Poverty Reduction: What’s New and What’s Different?, Report of A Seminar Organized by The ADB in Conjunction with the 32’ Annual Meeting of its Board of Governors. Asian development Bank.
Bappenas, 2000. Proceedings Renewing Poverty Reduction Strategy In Indonesia. Bappenas. Jakarta
Bappenas. 2002. Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Sebuah Gagasan. Bappenas. Jakarta
De Soto, Hernando. 1991. Masih Ada Jalan Lain, Revolusi Tersembunyi di Negara Dunia Ketiga. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Djojohadikusumo, Sumitro. 1991. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Gunardi, et al. 1996. Memahami dan,Menanggulangi Kemiskinan di Indoensia, Prof. Dr. Sajogyo 70 Tahun. Kerjasama Faperta IPB, ISI Cabang Bogor dan PT Grasindo. Jakarta
IFRI. 2002. Reaching Sustainable Food Security for All by 2020. Getting the Prioritas and Responsibilities Right. Washington DC.
Islam dan Dhanani. 2000. Poverty, Inequality and Social Protection,Lessons From Indonesian Crisis. UNSFIR. Jakarta.
Ismawan, Bambang, 2002. Pengalaman LSM dalam Menanggulangi Kemiskinan. Sarasehan Nasional “Micro Finance dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan” 27 Agustus 2002. IPB Bogor.
Komite Penanggulangan Kemiskinan. 2002. Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan. Sekretariat Komite Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta.
Lembaga Penelitian IPB, 2000. Pengembangan Program-Program JPS Menuju Masyarakat Sejahtera Membangun Sistem Ketahanan Sosial Indonesia. Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor. Bogor
Parwoto. 2001. Kemiskinan. Bappenas. Jakarta
Purwoko, Bambang. 1999. Jaminan Sosial dan Sistem Penyelenggaraannya, Gagasan dan Pandangan. PT Meganet Dutatama. Jakarta
+of+0002.JPG)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar